Lubuk Pinang Terkini

Realisasi PBB 2 Desa 0 Persen

V KOTO - Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jatuh tempo pada 30 September lalu. Diketahui realisasi penerimaan PBB di Kecamatan V Koto selama tahun 2012 sangat mencengangkan. 3762 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dengan target uang Rp 53.437.400, terealisasi hanya Rp 16.676.380 atau sebanyak 1268 lembar SPPT. Bahkan PBB Desa Talang Petai dan Desa Talang Sepakat realisasinya 0 persen.
‘’Kita sudah membuat teguran baik secara tulisan maupun lisan dengan pemerintah desa di dua desa itu. Kalau dibilang kecewa, ya jelas kami sangat kecewa,’’ kata Aran, S.Pd selaku Camat V Koto.
Untuk diketahui, jumlah SPPT yang tersebar di Desa Talang Petai selama 2012 sebanyak 275 lembar, dengan jumlah uang Rp 2.990 ribu. Dan Desa Talang Sepakat sebanyak 170 lembar dengan jumlah uang Rp 1.616 ribu. Sedangkan Desa Lalang Luas keluar sebagai Desa pencapaian PBB dengan realisasi 100 persen.
‘’Sosialisasi sudah dilakukan, pemerintah desa dalam hal ini harus bertindak. Terlebih desa Talang Petai, yang merupakan desa induk. Hareusnya lebih memahami soal PBB setiap tahunnya,’’ kata Aran.
Kendati demikian, jumlah pajak terhutang bagi wajib pajak di dua desa tersebut, akan tetap ditagih. Namun pelaksanaan penagihan dilakukan pada tahun depan. Mengingat ditahun ini, deadline penyetoran PBB kepada pihak Bank telah jatuh tempo. Kendatipun dibayar, maka wajib pajak akan dikenai denda.
‘’Yang diberatkan warga itu sendiri, karena tahun depan akan tetap dibayar berapa jumlah tagihan yang harus dibayar, berbarengan dengan jumlah pajak yang harus dibayar tahun depan,’’ tegasnya.
Pada dasarnya, ditegaskan Aran, pemerintah desa dalam hal ini harus bertanggung jawab dan mendapatkan sanksi. Mengingat telah melanggar aturan yang berlaku, Namun pihaknya masih memberikan toleransi, dan melakukan pendekatan lebih jauh lagi. Dengan harapan Kades dalam hal ini bisa memahami tugasnya dalam membantu pemerintah daerah. Solusi yang akan dilakukan Aran diantaranya yakni akan meningkatkan sosialisasi dan pemahaman soal pembayaran PBB. Serta memberitahukan manfaat dan kewajiban sebagai warga Negara.
‘’Memang ada yang mengaku tidak tahu harus membayar PBB, ada juga yang mengaku sudah membayarnya. Sosialisasi akan kita tingkatkan lagi kedepannya, supaya realisasi penerimaan PBB kita makin meningkat,’’ ulas Aran ramah.(ceo)

 DP3K : Stok Pupuk Stabil!
LUBUK PINANG – Kepala Bidang (kabid) Prasarana dan Sarana Pertanian (Prasap) Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan (P3K) Kabupaten Mukomuko, Toyeb,A.Md membantah jika terjadinya kelangkaan pupuk subsidi untuk dijual kepada petani padi sawah. Khusunya pupuk urea, yang diketahui stok pupuk masih tersedia banyak di 3 unit agen resmi.
‘’Kalau langka itu tidak mungkin terjadi, soalnya stok pupuk kami jamin masih banyak tersedia di 3 unit agen Resmi pupuk di Kabupaten Mukomuko ini,’’ ujar Toyeb.
Selain itu Toyeb juga menyayangkan tentang mahalnya harga pupuk yang harus dibeli oleh para petani. Yakni jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sesuai dengan SK Kementrian Dalam Negeri (kemendagri) sebesar Rp 90 ribu, atau Rp 1800 per Kilogramnya. Untuk wilayah Kecamatan Lubuk Pinang, yang merupakan wilayah paling ujung, HET pupuk subsidi diketahui sebesar Rp 106 ribu per karungnya. Karena harus dikalikan dengan biaya angkut sesuai jaraknya dan biaya bongkar muat pupuk.
‘’Kalau seandainya memang ada kesepatakan antara pemilik kios pupuk dengan petani, kita juga tidak bisa menekan para penjual pupuk. Yang jelas, kalau kita kaji, harga itu sangat menyulitkan petani, atau mencekek leher petani kita,’’ urai Toyeb.
Lantas apa tindakan yang akan dilakukan pihaknya mengatasi masalah kelangkaan dan mahalnya harga pupuk bagi petani tersebut? Diakui Toyeb, pihaknya telah menurunkan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk memantau perkembangan, keluhan, serta kendala yang dihadapi oleh para petani. Untuk kemudian dilaporkan dan dibahas secara bersama guna mendapatkan solusinya. Namun untuk diketahui, sebelumnya, dikatakan Toyeb, pihak dinas telag mengambil langkah antisipasi mengatasi masalah yang setiap musim tanam terjadi. Yakni, menyarankan seluruh petani padi sawah mengumpulkan dana untuk pembelian pupuk sesuai kebutuhan kepada masing-masing kelompok tani. Untuk kemudian diusulkan dengan pihak Pusri.
‘’Seperti di Selagan Raya, setiap kelompoknya sangat aktif dalam menyikapi masalah pupuk. Sehingga ketika kita sarankan petani langsung bergerak, jadi dua bulan sebelum dibutuhkan pupuk, kita sudah mengajukannya dengan pusri. Beda dengan di Lubuk Pinang, yang aktif hanya 2 kelompok saja. Kebanyakan petani membeli pupuk dua hari sebelum akan disebar, jelas ini akan dimanfaatkan oleh pedagang pupuk untuk menekan harga pupuk,’’ ulasnya.
Toyeb menegaskan kedepan, petani dimintai untuk dapat menyimpan bukti pembelian pupuk dengan harga yang relativ mahal. Yakni berupa kwitansi, dan hal lainnya. Untuk kemudian dilaporkan dengan PPL setempat, agar dapat ditindaklanjuti, dan diberikan teguran atau sanksi bagi pemilik kios agar tidak mengulangi hal serupa.
‘’Kalau cukup bukti, kita akan tindaklanjuti, terlebih bagi kios yang resmi. Bisa kita tegur dan diberikan sanksi tegas jika tidak sesuai dengan HET yang tertera,’’pungkasnya.(ceo)


Pasar Pagi Diusul Permanent
XIV KOTO – kepala Desa (kades) Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto Yusdi mengaku telah mendapatkan usulan dan dukungan dari sejumlah warga, untuk membuat pasar pagi khusus menjual sayuran menjadi permanent. Hal itu mengingat potensi pasar pagi yang baru beroperasi sejak awal tahun 2012 tersebut sangat bagus. Selain para petani sayur mudah menjual hasil panen kepada pengecer sayur, warga juga merasa mudah untuk mendapatkan sayur mayur.
Namun dikatakan Yusdi, sejauh ini kendala untuk membuat pasar pagi menjadi permanent mengingat tidak ada lokasinya. Diletakkan disimpang desa Lubuk Sanai, sebagai bentuk antisipasi para pemerintah desa, takut terjadi kecelakaan lalu lintas. Lantaran sebelumnya, para pedagang berjualan ditepi jalan didepan kantor camat XIV Koto.
‘’Untuk sementara waktu ini, kita masih manfaatkan lahan kosong milik desa. Tapi kalau nanti ada pembangunan desa, mau tidak mau sesuai perjanjian, pedagang harus membongkar lapak mereka, dan tidak bisa berjualan dilokasi itu lagi,’’ kata Yusdi.
Hanya saja, dikatakan Yusdi, tidak bisa dipungkiri keeradaan pasar pagi sangat membantu warga sekitar. Salah satunya, terbentuknya lapgan kerja bagi petugas kebersihan dan keamanan sebanyak 3 orang. Yang digaji dengan biaya yang dikeluarkan oleh sejumlah pedagang sayur dengan cara patungan.
‘’Kami tidak pernah mematokan berapa mau dikasih, tapi untuk biaya kebersihan dan keamanan bagi pedagang itu juga. Ya alhamdulillah, ada 3 warga saya yang mendapatkan pekerjaan untuk kebersihan dan keamanan,’’ tutupnya.(ceo)